|
Submitted by Abu Awwa by Saturday. June 28, 08 |
Visi, Misi, dan Program Calon Gubernur
Tuan Guru Bajang, KH Muhammad Zainul Majdi, MA
dan Cawagub Ir. H. Badrul Munir, MM
“SAATNYA KITA BERUBAH”
Latar Belakang
Tahun ini NTB genap berusia 50 tahun. Sudah setengah abad Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi sebagaimana provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pemimpin atau gubernur datang silih berganti. Setiap gubernur telah menorehkan prestasi masing-masing, yang akan dikenang oleh masyarakat di Nusa Tenggara Barat.
Ditinjau dari segi latar belakang, NTB pernah dipimpin oleh gubernur dengan latar belakang militer, birokrat, dan politisi. Harapan kita, disaat menggapai usia setengah abad, kita sudah bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang tidak terlampu besar, dan sumberdaya alam yang cukup memadai, harapan seperti itu tidaklah berlebihan. Namun kenyataanya, jauh panggang dari api. Menurut data BPS terakhir, NTB berada dalam urutan ke dua dari bawah dalam hal Indeks Pembangunan Manusia. Dalam deretan provinsi kepualauan di bagian tenggara Indonesia, kita berada dalam posisi terbawah. Jauh di bawah Bali dan sedikit dibawah NTT.
Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Adakah sesuatu yang keliru selama ini? Apakah pemimpinnya yang salah, atau rakyatnya yang lemah dan susah diatur, atau sumberdaya kita yang memang sangat terbatas? Kita bisa bediskusi panjang mengenai alasan–alasan tersebut. Tapi jika kita mau mengikuti falsafah tentara, “the soldiers never done wrong, the commander do,” maka tanggung jawab itu tentu terletak pada pemimpinnya. Oleh karena itu jika kita ingin berubah, mempercepat perubahan dan mengejar ketertinggalan kita dari daerah lain di Indonesia, maka entry point strategy-nya adalah ganti pemimpin, ganti gubernur.
Atas dasar pemikiran itulah maka kami berdua, berketetapan hati untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2008-2013; dengan dukungan penuh dari Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Sejahtera.
Visi
Membangun Nusa Tenggara Barat lima tahun ke depan harus fokus pada tiga aspek yang selama ini menyebabkan NTB terpuruk dalam deretan IPM Nasional. Ketiga faktor tersebut adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2008-2013, adalah terjadinya suatu perubahan di Nusa Tenggara Barat ke arah yang lebih baik di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi.
Dalam bahasa yang lebih sederhana, visi TBG-BM adalah:
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTB YANG LEBIH CERDAS, SEHAT, DAN BERDAYA”
Cerdas yang dimaksud adalah suatu kondisi masyarakat yang lebih terdidik, lebih berpendidikan, baik dalam ranah intelektual, emosional dan spiritual. Untuk itu maka sektor pendidikan menjadi isu utama yang harus mendapatkan prioritas, baik dalam program maupun dalam alokasi anggaran.
Sehat diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Oleh karena maka sektor kesehatan menjadi prioritas berikutnya setelah pendidikan yang harus mendapatkan perhatian yang memadai, sehingga tidak terdengar lagi persoalan-persoalan yang selama ini sangat memprihatinkan seperti gizi buruk, tingginya angka kematian bayi, rendahnya kesehatan ibu, dan sebagainya.
Berdaya diartikan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan ekonomi memadai, bahkan dapat berkembang ke tingkat kemampuan daya saing ekonomi yang tinggi. Dalam kaitan ini, persoalan serius yang selama ini menjadi keprihatinan kita seperti tingginya angka kemiskinan dan rendahnya daya saing daerah, haruslah mendapat porsi anggaran yang memadai. Berbagai akar persoalan kemiskinan seperti rendahnya produktivitas dan pendapatan tenaga kerja, terbatasnya kesempatan berusaha, pengangguran, minimnya investasi yang masuk ke daerah, dan sebagainya, merupakan persoalan yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Berbagai intervensi pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan selama ini harus dikembang-luaskan secara lebih merata, sehingga tidak menjadi parsial dan terbatas dalam daerah atau kawasan pilot project tertentu saja. Berdaya dalam hal ini juga berarti berdaya dalam soal politik dan sosial, dimana partisipasi masyarakat dalam ranah politik dan sosial kemasyarakatan menjadi indikatornya.
Missi
Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 9 program prioritas sebagai missi kami lima tahun ke depan, yaitu:
1. Memperjuangkan Pendidikan dan Kesehatan Gratis.
2. Membangun Lembaga Penjaminan Kredit Daerah dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan.
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur seperti Bandara Internasional Lombok, jalan raya, listrik dan pengairan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan investasi dalam rangka perluasan kesempatan kerja
5. Revitalisasi pembangunan pertanian, peternakan, dan kelautan
6. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan
7. Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi termasuk pemberdayaan TKW/TKI.
8. Menegakkan supremasi hukum dan birokrasi yang bebas KKN
9. Memelihara keharmonisan dan menghormati pluralitas agama dan budaya dalam masyarakat.
Program
Sesuai dengan visi dan missi di atas, maka program yang akan dilaksanakan oleh Tuan Guru Bajang KHM Zainul Majdi, MA dengan wakilnya Ir. H. Badrul Munir, MM adalah sebagai berikut:
1. Memperjuangkan Pendidikan dan Kesehatan Gratis.
Pendidikan dan kesehatan adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang memadai dari negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Oleh karena itu program pengentasan buta aksara dan wajib belajar 9 tahun harus segera dituntaskan dan pada waktunya segera mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Demikian pula dalam hal layanan kesehatan, adalah kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dalam kaitan dengan kedua aspek tersebut maka adalah tekad TGB-BM untuk memperjuangkan pendidikan dan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat, dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Program lain dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang akan menjadi perhatian/prioritas adalah peningkatan kesejahteraan para pelaksana pendidikan dan kesehatan seperti guru, pegawai adminsitrasi pendidikan, petugas medis dan non medis, serta perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan baik negeri maupun swasta.
2. Membangun Lembaga Penjaminan Kredit Daerah dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan.
Salah satu persoalan mendasar dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat di NTB adalah sulitnya mendapatkan permodalan, apalagi bagi pengusaha mikro dan mereka yang baru memulai usahanya. Untuk itu salah satu terobosan yang akan dilaksanakan dalam kaitan ini adalah dengan mendirikan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah. Dengan adanya lembaga ini, yang akan didampingi dengan tenaga konsultan lapangan mitra bank, kami yakin akan tumbuh dan berkembang usaha-usaha baru di tengah-tengah masyarakat; termasuk dari keluarga miskin yang memiliki etos kerja dan semangat wirausaha tinggi. Sasarannya adalah tumbuhnya wirausahawan baru dan terserapnya tenaga-tenaga kerja baru dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur seperti Bandara Internasional Lombok, jalan raya, listrik dan pengairan
Sebagai daerah yang sedang berkembang kita masih membutuhkan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang sangat strategis dalam menunjang percepatan pembangunan di NTB adalah Bandara Internasional Lombok dengan berbagai sarana penunjangnya. Demikian juga infrastruktur yang lain, seperti listrik, jalan raya dan pengairan. Kesemuanya itu harus mendapatkan perhatian sehingga dapat terjadi percepatan pembangunannya di masa-masa mendatang. Pemerintah Daerah harus bekerja keras dan bersinergi baik dengan pemerintah kabupaten/kota yang ada di NTB, Pemerintah Pusat, maupun dunia swasta dan bahkan dunia internasional.
4. Meningkatkan investasi dalam rangka perluasan kesempatan kerja
Salah satu persoalan yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi di NTB selama ini adalah rendahnya minat para investor untuk menanamkan modalnya did aerah ini. Hal ini disebabkan antara lain karena masih banyaknya peraturan dan sikap aparat birokrasi kita yang kurang sesuai dengan keinginan para investor. Padahal di sisi yang lain, potensi sumberdaya alam kita masih sangat banyak yang belum dimanfaatkan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
Oleh karena itu, pemerintah daerah ke depan harus punya komitmen tinggi untuk menghapus segala peraturan yang menghambat dunia investasi, menumbuhkan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi, dan memudahkan segala macam perijinan yang dibutuhkan.
5. Revitalisasi pembangunan pertanian, peternakan, dan kelautan
Sektor pertanian, peternakan, dan kelautan adalah sektor-sektor yang sangat strategis untuk dikembangkan lebih luas dan intensif dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan. Disamping itu, pembangunan sektor tersebut dengan strategi yang lebih tepat sangat diperlukan untuk menyangga ketahahan pangan daerah dan sekaligus dalam rangka mencegah terjadinya gizi buruk pada balita seperti yang yang akhir-akhir masih sering terjadi di daerah ini.
Mengembalikan NTB sebagai gudang pangan dan gudang ternak nasional adalah obsesi kami, yang sekaligus nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Oleh karena itu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam program ini menjadi suatu keharusan, disamping prinsip-prinsip partisipatif yang secara pro aktif melibatkan para stakeholder. Demikian pula halnya dalam rangka meningkatkan program pemberdayaan sektor kelautan. Karakterstik provinsi NTB yang termasuk provinsi dengan luas laut dan potensi sumberdaya laut yang tinggi haruslah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan
Pemanfaatan sumberdaya alam kita selama ini masih belum optimal. Masih banyak sumberdaya alam kita yang belum dimanfaatkan dengan baik, seperti lahan kering, tambak, kawasan dataran tinggi, pertambangan, kawasan wisata, dan lain-lain. Isu lingkungan yang telah menjadi isu global juga belum banyak kita manfaatkan dalam membangun daerah. Oleh karena itu diperlukan terobosan khusus untuk meraih sumber dana tersebut, sehingga kita dapat memanfaatkannya untuk pembangunan berbagai sumberdaya alam kita yang berpotensi ekonomi tinggi.
Sungguhpun demikian, pemanfaatan sumberdaya alam tersebut haruslah dengan dengan bijaksana, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan demikian sumberdaya alam tersebut tidak hanya dapat dinikmati oleh generasi yang sekarang, namun dapat juga dinikmati oleh generasi penerus atau anak cucu kita di masa-masa mendatang.
7. Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi, termasuk pemberdayaan TKW/TKI.
Persoalan rendahnya keterwakilan perempuan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi di daerah ini harus diakui sebagai suatu persoalan dan hendaknya menjadi perhatian bersama. Jumlah aktivist perempuan dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, partai politik, anggota legislatif, dan pejabat di eksekutif masih relatif sedikit. Oleh karena itu harus ada kebijakan strategis yang nantinya diambil untuk mengatasi masalah ini secara struktural.
Di bidang pendidikan misalnya, harus ada beasiswa khusus yang dirancang untuk perempuan, sehingga angka putus sekolah pelajar perempuan dapat diturunkan seminimal mungkin. Demikian juga berbagai pelatihan ketrampilan dan usaha produktif bagi perempuan juga hendaknya mendapat perhatian yang memadai. Jika kita mencontoh Grameen Bank System di Bangladesh, dimana pengentasan kemiskinan dapat dikurangai secara drastis dengan program perkreditan khusus bagi pengusaha perempuan, maka kebijakan seperti itu tidak sulit untuk dilaksanakan di daerah ini yang potensi pengusaha kecil perempuannya relatif tinggi.
Dengan demikian perempuan akan dapat lebih berdaya. Kepada perempuan produktif yang menjadi TKW/TKI ke luar negeri harus mendapatkan perlindungan dan jaminan asuransi dari pemerintah daerah bekerja sama dengan PJTKI yang mengirimnya dan lembaga terkait lainnya.
8. Menegakkan supremasi hukum dan birokrasi yang bebas KKN
Tekad untuk menegakkan supremasi hukum adalah tekad kami yang didasari atas keyakinan bahwa hanya dengan menegakkan supremasi hukum rasa keadilan masyarakat akan terbangun. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang merasa dizalimi atau hak-haknya dikebiri. Pada saat yang sama tidak boleh pula ada kelompok masyarakat yang mendapatkan perlakuan istimewa dari penguasa. Prinsip kita sebagai negara hukum dimana semua orang harus mendapatkan perlakuan sama di depan hukum dan pemerintahan harus benar-benar menjadi kenyataan.
Untuk itu, kita harus mulai dari diri sendiri, dari aparat pemerintah sebagai pelaksana sekaligus sebagai teladan. Integritas aparat pemerintah daerah harus dapat dijaga dari hal-hal yang tidak pantas, seperti tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan demikian diharapkan akan terwujud aparat pemerintah yang amanah dalam mengemban tugas dan fungsinya, serta adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.
9. Memelihara keharmonisan dan menghormati pluralitas agama dan budaya dalam masyarakat.
Program yang tidak kalah pentingnya di daerah ini adalah upaya kita yang sungguh-sungguh untuk melestarikan nilai-nilai agama dan budaya, dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan atau keharmonisan hidup bermasyarakat. Terjadinya konflik horizontal di daerah kita selama ini akibat dari kurangnya saling pemahaman antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Untuk itu berbagai lembaga yang concern menangani masalah konflik tersebut selama ini harus diberdayakan, potensi konflik yang ada juga harus dipetakan, sehingga kita dapat menghindari kemungkinan terjadinya konflik horizontal yang sifatnya terbuka, yang akan membawa dampak buruk terhadap potret daerah bagi orang luar.
Disamping itu, kita juga harus lebih serius menggali nilai-nilai yang ada dan tumbuh baik pada ajaran agama maupun nilai-nilai budaya, seperti kejujuran, keadilan, kepemimpinan, penghormatan terhadap sesama, semangat kerja keras, semangat gotong royong, jiwa kewirausahaan, dan lain-lain. Kesemua itu haruslah dapat dieksplorasi dengan baik sehingga dapat menjadi modal sosial yang kuat yang akan mempercepat proses kemajuan masyarakat di daerah ini, sehingga dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah lain di Indonesia.
Mataram, Maret 2008
